PALEMBANG – Rayon Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Kota Palembang, terus bergejolak dan kawal proses hukum yang ada.
Ini setelah Ketua FKPPI Kota Palembang, Agus Kelana (AK), melaporkan H Nasrun Umar (HNU) selalu ketua FKPPI Sumsel ke Polda pada Minggu kemarin.
” Kita menuntut perkembangan laporan FKKPI dan tindak lanjut Polda Sumsel,” kata Hermanto SH MH, Kuasa Hukum FKPPI Kota Palembang, kemarin (30/3).
Pihak Polda Sumsel diwakili Kanit Rafael, telah berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan lampiran atau dasar pembuatan kartu tanda anggota (KTA) FKPPI.
” Kita berharap kasus dugaan pemalsuan ini, ditindaklanjuti dan dilimpahkan kejaksaan,” harapnya. Lalu segera masuk proses persidangan.
” Kita akan tahu siapa yang benar dan salah di pengadilan,” tegasnya.
Wanhad FKPPI Rayon Kemuning, Altasata, mengaku seluruh rayon FKPPI se-Kota Palembang terus berkumpul dan bergejolak atas kasus yang terjadi ini.
Seluruh rayon dan pengurus FKPPI berkumpul dan bergejolak melawan pemalsuan data
” Kami tidak ikhlas dan sudi FKPPI dipimpin bukan anak purnawirawan TNI/Polri,” ungkapnya.
Pengurus FKPPI terus tumbuh solidaritas dan menjaga Marwah organisasi anak-anak purnawirawan TNI/Polri. ” Sebenarnya kasus dugaan pemalsuan berkas ini, telah ditangani badan Dewan Pertimbangan Organisasi FKPPI,” ungkapnya.
Lantaran, diakuinya, untuk membuktikan apakah surat pemalsuan surat haruslah ke proses persidangan.
Hal serupa dikatakan, Didit Trimulyanto, Ketua FKPPI Rayon Ampera. Menurutnya segala bentuk permasalahan dan konflik ada mekanisme penyelesaian berdasarkan AD/ART FKPPI
Hanya saja kasus ini, sifatnya individu HNU diduga melakukan pemalsuan surat. ” Kita berharap HNU tahu diri,” ungkapnya.
Sebelumnya Mr Soki SH, Kuasa Hukum HNU, mengatakan, HNU miliki nomor registrasi pokok (NRP) tertuang dalam buku legiun veteran.
Ayah HNU merupakan TNI AD aktif, namun juga sempat dikaryakan sebagai PNS. ” Wajar datanya tidak tercantum di Asabri melainkan di buku Legiun Veteran RI,” kata Soki. (*)
