MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim meraih peringkat pertama dari 46 daerah se-Indonesia, atas kinerja debitur terbaik kategori pinjaman pemerintah daerah tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Kinerja debitur terbaik tersebut diukur berdasarkan ketepatan waktu dan nilai pengembalian pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
Atas prestasi tersebut, Pemkab Muara Enim menerima penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati kepada Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H. Nasrun Umar (HNU) di kantor Pemkab Muara Enim, Jumat (1/10/2021).
Kakanwil DJPb Kemenkeu RI Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati mengaku sangat mengapresiasi Pemkab Muara Enim atas capaian kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Muara Enim tercatat sebagai peringkat pertama dari 46 daerah di Indonesia dalam penilaian kinerja debitur kategori pinjaman pemerintah daerah tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) khusus investasi,” tuturnya.
Keberhasilan Pemkab Muara Enim atas implementasi dan pertanggungjawabkan unsur pembiayaan yang diberikan kepada PDAM Lematang Enim.
“Selain itu, atas keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkab Muara Enim, yakni capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020 yang ke-8 kali berturut-turut,” ungkap Lydia Kurniawati.
Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim, H. Nasrun Umar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Keuangan RI, khususnya Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dan jajarannya yang telah bersinergi bersama Pemkab Muara Enim.
“Baik telah memfasilitasi kerja sama ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan sarana pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim,” paparnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati mengatakan, Pemkab Muara Enim akan berkomitmen mengejar akselerasi pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara tepat, sesuai prosedur, dan aturan yang berlaku.
“Oleh karenanya, kami tidak akan segan-segan untuk membuka diri seluas-luasnya terhadap BPK, BPKP, DJKN, DJP termasuk DJPb dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Nasrun Umar. (en)
